umr

Bagi teman – teman yang baru saja lulus sekolah atau kuliah mungkin belum tahu apa itu Upah Minimum Regional (UMR). UMR adalah suatu standar yang sudah ditetapkan oleh pengusaha atau pelaku industri dalam memberikan upah kepada karyawan atau buruh┬ádi dalam lingkungan usahanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum.

Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei disejumlah kota propinsi tersebut yang dianggap cukup representatif, maka akan diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).

Di setiap daerah untuk upah minimum mempunyai standar yang berbeda-beda, sehingga Pemerintah menetapkan Undang-undang mengenai pengaturan Upah Minimum Regional yang biasa disebut UMR. Apabila ada perusahaan yang tidak menaati ketentuan UMR maka karyawan berhak mengajukan tuntutan di pengadilan.

Bagi Anda semua tentunya ada yang berprofesi sebagai karyawan sebuah perusahaan ataupun pemilik badan usaha. Penting bagi kita semua mengetahui dan mengenal apa itu UMR. UMR yang ditetapkan pemerintah ini tidak mempunyai dasar atau patokan apakah itu gaji bersih atau kotor. Sehingga gaji menurut UMR dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu UMR dari gaji kotor dan UMR dari gaji bersih. Hal ini akan berlaku selama Pemerintah belum menetapkan batasan-batasan dari UMR.

UMR dari gaji kotor adalah pembayaran yang diberikan dari perusahaan kepada karyawan sebagai kompensasi kerjanya dan diperhitungkan berikut tunjangan-tunjangan karyawan, seperti uang makan, transport, kesehatan, dan lain-lain. UMR ini disebut gaji kotor karena gaji pokoknya sudah termasuk dengan tunjangan tersebut, sehingga ketika diperhitungkan dengan potongan tunjangan tersebut maka net yang didapat menjadi kecil. Biasanya perhitungan gaji kotor sebagai UMR digunakan oleh badan usaha menengah ke bawah, seperti toko, warnet, rumah makan, dsb.

UMR dari gaji bersih adalah pe pembayaran yang diberikan dari perusahaan kepada karyawan sebagai kompensasi kerjanya, tetapi tidak termasuk tunjangan-tunjangan karyawan, seperti uang makan, transport, kesehatan, dan lain-lain. UMR ini disebut gaji bersih karena gaji pokoknya tidak termasuk tunjangan karyawan, sehingga kalau diperhitungkan dengan tunjangan maka besar gaji yang diterima karyawan di atas UMR. Perhitungan gaji bersih sebagai UMR biasanya digunakan oleh badan usaha menengah ke atas, seperti Perusahaan Telekomunikasi, Perbankan, Departemen Store, dsb.

Berikut ini daftar UMR tahun 2013 di Indonesia :

  1. DKI Jakarta Tahun 2013 sebesar Rp 2.200.000,
  2. Kalimantan Barat Tahun 2013 sebesar 1.060.000,
  3. Kalimantan Selatan Tahun 2013 sebesar 1.337.500,
  4. Kalimantan Tengah Tahun 2013 sebesar 1.553.127
  5. Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar 1.762.073,
  6. Nangroe Aceh Darussalam tahun 2013 sebesar 1.550.000,
  7. Sumatera Utara Tahun 2013 sebesar 1.305.000,
  8. Sumatera Barat Tahun 2013 sebesar 1.350.000,
  9. Kepulauan Riau Tahun 2013 sebesar 1.365.087,
  10. Jambi Tahun 2013 sebesar 1.300.000,
  11. Bangka Belitung Tahun 2013 sebesar 1.265.000,
  12. Bengkulu Tahun 2013 sebesar 1.200.000,
  13. Sulawesi Tenggara Tahun 2013 sebesar 1.125.207,
  14. Sulawesi Selatan Tahun 2013 sebesar 1.440.000,
  15. Propinsi Papua Tahun 2013 sebesar 1.710.000.
  16. Semarang : Rp 1.209.100
  17. Kabupaten Demak : Rp 995.000
  18. Kabupaten Kudus : Rp 990.000
  19. Kabupaten Jepara : Rp 875.000
  20. Kabupaten Pati : Rp 927.600
  21. Kabupaten Rembang : Rp 896.000
  22. Kabupaten Boyolali : Rp 895.000
  23. Kota Surakarta : Rp 915.900
  24. Kabupaten Sukoharjo : Rp 902.000
  25. Kabupaten Sragen : Rp 864.000
  26. Kabupaten Karanganyar : Rp 896.500
  27. Kabupaten Wonogiri : Rp 830.000
  28. Kabupaten Klaten : Rp 871.500
  29. Kabupaten Kendal : Rp 953.100
  30. Kabupaten Semarang : Rp 1.051.000
  31. Kota Salatiga : Rp 974.000
  32. Kabupaten Grobogan : Rp 842.000
  33. Kabupaten Blora : Rp 932.000
  34. Kota Magelang : Rp 901.500
  35. Kabupaten Magelang: Rp 942.000
  36. Kabupaten Purworejo: Rp 849.000
  37. Kabupaten Temanggung : Rp 940.000
  38. Kabupaten Wonosobo : Rp 880.000
  39. Kabupaten Kebumen : Rp 835.000
  40. Kabupaten Banyumas : Rp 877.500
  41. Kabupaten Purbalingga : Rp 896.500
  42. Kabupaten Batang : Rp 970.000
  43. Kota Pekalongan : Rp 980.000
  44. Kabupaten Pekalongan : Rp 962.000
  45. Kabupaten Pemalang : Rp 908.000
  46. Kota Tegal : Rp 860.000
  47. Kabupaten Tegal : Rp 850.000
  48. Kabupaten Brebes : Rp 859.000
  49. Cilacap Kota: Rp 986.000
  50. Cilacap Timur : Rp 861.000
  51. Cilacap Barat : Rp 816.000
  52. Kabupaten Banjarnegara : Rp 835.000